Minta UU Keperawatan Disahkan Sembilan Lembaga Mahasiswa Perawat Berunjuk Rasa

Selasa, 11 Agustus 2009 | 13:04 WIB

Yogyakarta, Kompas – Sekitar 50 orang dari sembilan lembaga mahasiswa keperawatan di DI Yogyakarta, Senin (10/8), berunjuk rasa di perempatan titik nol kilometer. Mereka menuntut agar Rancangan Undang-Undang tentang Keperawatan yang sekarang di tangan legislatif segera disahkan menjadi undang-undang.
Selain berorasi, para mahasiswa—antara lain dari Ilmu Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Sekolah Tinggi Kesehatan Bethesda—membentang sejumlah poster, di antaranya berbunyi, ”Dukung RUU Keperawatan Menjadi UU” dan ”Sahkan segera UU Keperawatan”.
Humas aksi, Heru Adi P, mengatakan DPR tidak pernah serius merespons tuntutan yang dilontarkan para perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Ancaman mogok perawat dan seruan dukungan dari Departemen Kesehatan yang dilakukan langsung oleh Menteri Kesehatan Siti Fadhilah Supari juga tidak mendapat tanggapan berarti dari DPR.

”Padahal, di satu sisi masa kerja DPR akan selesai akhir September. Sehingga keputusan untuk mengesahkan RUU menjadi UU tidak mungkin ditunda-tunda lagi,” ucap Heru.

Keberadaan UU Keperawatan, menurut mahasiswa, adalah harga mati karena pada Januari 2010 akan diberlakukan ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) yang telah ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, 2006 lalu. Isi MRA adalah perawat dari negara lain bebas praktik di Indonesia.
Aturan yang ada selama ini, yakni Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 1.239 Tahun 2001, yang mengatur masalah registrasi dan administrasi perawat, sangat lemah kekuatan hukumnya. Sedikitnya ada dua kelemahan dalam Kepmenkes itu, yakni aturan itu tidak sepenuhnya bisa mengikat yang di daerah dan saat berinteraksi dengan negara lain, maka perawat Indonesia tak memiliki kesetaraan level.

”Negara-negara lain sudah memiliki UU Keperawatan, sedangkan kita belum. Dikhawatirkan, mereka bisa masuk ke sini, sedangkan kami tidak bisa ke luar negeri,” ujar Koordinator Daerah PPNI DIY, Yurman Waruku.

Terlepas dari kaitannya dengan perawat asing, keberadaan UU Keperawatan juga penting untuk melindungi kerja perawat dan pasien yang ditangani. Jumlah perawat di Indonesia cukup besar dan mendominasi hingga 75 persen pekerjaan medis di rumah sakit. Perawat pun kerap dipersalahkan apabila terjadi kekeliruan dalam penanganan pasien yang semestinya menjadi tanggung jawab dokter. (WER)

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: